Industri jasa keuangan tidak hanya berkewajiban untuk menjaga keamanan informasi, tetapi juga harus mengelola risiko dengan bijak. Sertifikat ISO 27001, sebagai standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi (SMKI atau ISMS), berkolaborasi dengan dasar hukum manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Bagaimana hubungan antara ISO 27001:2020 dengan Pengendalian Risiko, berikut ini beberapa perspektif.
Dasar Hukum Manajemen Risiko di Lembaga Jasa Keuangan
1. Otoritas Pengawas Keuangan
Di berbagai negara, otoritas pengawas keuangan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Peraturan ini dapat mencakup persyaratan untuk menyusun kebijakan risiko, melakukan evaluasi risiko, dan menerapkan tindakan mitigasi. Di Indonesia, berlaku peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Stakeholder di Industri Keuangan
Beberapa undang-undang diarahkan untuk melindungi konsumen dan stakeholder melibatkan ketentuan terkait manajemen risiko. Lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk secara transparan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi konsumen dan stakeholder di sektor jasa keuangan.
3. Ketentuan Global Terkait Keuangan
Persyaratan manajemen risiko juga dapat berasal dari organisasi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), atau badan regulasi global lainnya yang menetapkan standar untuk lembaga keuangan.
Hubungan antara ISO 27001 dan Manajemen Risiko
1. Penilaian Risiko Terintegrasi
ISO 27001 memerlukan penilaian risiko terintegrasi dalam proses implementasinya. Hal ini sejalan dengan dasar hukum yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk secara sistematis menilai dan mengelola risiko.
2. Ketidakberpihakan Risiko
Prinsip manajemen risiko menuntut lembaga jasa keuangan untuk tidak bersikap terlalu berani atau terlalu konservatif. ISO 27001 membantu mencapai keseimbangan ini dengan mengidentifikasi dan menangani risiko secara proporsional.
3. Aspek Legal dan Regulasi
ISO 27001 membantu lembaga jasa keuangan untuk mematuhi persyaratan legal dan regulasi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ini mencakup pengelolaan risiko keamanan informasi dan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data.
Manfaat Integrasi ISO 27001 dengan Manajemen Risiko di Lembaga Jasa Keuangan
1. Penyelarasan dengan Regulasi
Integrasi antara ISO 27001 dan manajemen risiko membantu lembaga jasa keuangan menyelaraskan kebijakan keamanan informasi dengan regulasi dan persyaratan manajemen risiko.
2. Efisiensi Operasional
Kombinasi standar keamanan informasi dan manajemen risiko membantu lembaga jasa keuangan dalam mencapai efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara holistik.
3. Ketahanan Terhadap Ancaman
Integrasi ini memperkuat ketahanan lembaga jasa keuangan terhadap ancaman, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, melalui pendekatan yang terstruktur.
4. Kepercayaan Pihak Terkait
Dengan mengintegrasikan ISO 27001 dengan manajemen risiko, lembaga jasa keuangan dapat membangun kepercayaan pihak terkait, termasuk nasabah, investor, dan otoritas pengawas.
Langkah-langkah Menuju Kepatuhan dan Integrasi
1. Audit Risiko Komprehensif
Lakukan audit risiko komprehensif yang mencakup aspek keamanan informasi dan risiko bisnis lainnya.
2. Integrasi Kebijakan dan Prosedur
Terapkan integrasi kebijakan dan prosedur yang mencakup persyaratan ISO 27001 dan prinsip-prinsip manajemen risiko.
3. Pelatihan Karyawan
Pastikan karyawan memahami dan dapat mengimplementasikan praktik keamanan informasi dan manajemen risiko yang diintegrasikan.
4. Audit Internal
Lakukan audit internal berkesinambungan yang mencakup evaluasi kepatuhan terhadap ISO 27001 dan efektivitas manajemen risiko.
Kesimpulan
Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, kepatuhan lembaga jasa keuangan terhadap Sertifikat ISO 27001 dan manajemen risiko menjadi krusial. Dengan memahami dasar hukum dan pentingnya mengintegrasikan antara manajemen risiko dengan ISO 27001, lembaga jasa keuangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk melindungi informasi, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan seluruh stakeholder dan pihak terkait.